 |
|
|
|
|
Berita > Pilkada
Revisi UU 32 tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Harus Pertegas Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakilnya
22/03/2012
JAKARTA (Berita) Anggota Komisi II DPR Yasonna H Laoly menegaskan, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah harus mempertegas kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya guna menghindari terjadinya pecah kongsi antara mereka. Kasus pecah kongsi seperti yang di terjadi antara gubernur dan wakil gubernur Pemprov DKI Jakarta atau kasus di selengkapnya..
|
Sudah Dilihat 831 kali |
Pilkada Harus Dilepaskan dari Rezim Otonomi Daerah
15/08/2011
Pilkada harus dilepaskan dari rezim otonomi daerah. Pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota merupakan sarana strategis pembelajaran demokrasi. Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan rezim otonomi daerah telah menempatkan pilkada langsung ke dalam perundangan otonomi daerah. "Ini yang harus dievaluasi, karena pilkada secara langsung di daerah harusnya masuk dalam UU pemilu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Minggu selengkapnya..
|
Sudah Dilihat 699 kali |
Sistem Pilkada Perlu Dikoreksi
15/08/2011
Pakar otoda (otonomi daerah) Prof Dr Ryaas Rasyid menilai perlunya koreksi sistem pemilihan kepala daerah yang diterapkan saat ini. Menurut dia, sistem pilkada merugikan daerah dan rakyat. Dalam kondisi-kondisi tertentu, pilkada tidak lagi mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. Justru menjadi biang konflik di masyarakat jelas mantan menteri otda itu saat berkunjung ke Lombok Post kemarin selengkapnya..
|
Sudah Dilihat 731 kali |
| |
| 1 of 1 |
|
|
|
|
|
